Sedikit tulisan ini adalah bagian dari bahan diskusi-diskusi publik ketika saya sebagai pembicara mengisi acara sejak adanya wacana Kantor Staf Presiden. Banyak pertanyaan yang muncul kepada saya. Tentunya saya menjawab dalam kapasitas akademisi sesuai keilmuan saya dalam hukum tata negara. Berbeda analisis ketika saya jawab dari sudut pandang politik atau dari sudut pandang dari lembaga-lembaga atau LSM yang saya bawahi. Banyak pertanyaan lagi ketika muncul pergantian “Kabinet Kerja”. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat.
Presidential rasa palementer
Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”. Turunan dari konstitusi ini adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa “(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Saya menyebutkan aturan normatif diatas adalah sebagai dasar dalam mengkaji adanya “Kantor Staf Presiden”. Sepintas memang jauh dihubungan dalam kajian ini. Akan tetapi saya mencoba menghubungkan kaitannya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dalam memperlakukan menteri-menterinya dalam bingkai sistem presidential. Fungsi kontrol dari lembaga kepresidenan dan presiden sebagai pimpinannya. Presiden juga pimpinan lembaga eksekutif dan fungsi kontrol ada di lembaga legislatif. Turunan secara fungsional baik dari lembaga eksekutif maupun lembaga kepresidenan tersebut adalah adanya kementerian negara. Dalam lingkaran birokrasi ini hanya ada satu komando yaitu dari seorang presiden. Dalam sistem presidential tentunya seorang presiden tentunya hanya dapat dikontrol dari lembaga legislatif. Tidak ada yang berhak mengontrol kinerjanya selain dari pihak lembaga legislatifSejak dilantik menjadi Kepala Staf Presiden Luhut pada tanggal 31 Desember 2014 oleh presiden ditugasi untuk membuka komunikasi politik baik dengan parlemen, partai koalisi dan oposisi. Adanya peran lobi inilah yang menjadikan Kantor Staf Presiden berbeda dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang digantikannya. Kewenangan yang membawa kepentingan politik presiden kepada partai politik lain tidak dimiliki oleh Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Presiden terinspirasi dan memang sudah digagas waktu dibentuk Tim Transisi dalam pembentukan kabinet tepatnya pada September 2014. Dalam majalah detik edisi 177 tanggal 20-26 April 2015 saya mencoba mengutip terkait adanya titik mula adanya Kantor Staf Presiden. Hal ini terinspirasi dari cerita Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Ada 4 hal dalam menjaga pemerintahan yaitu policy adviser, strategy adviser, communication adviser, dan delivery adviser. Kantor Staf Presiden bertugas mengendalikan dan memantau program- program prioritas nasional. Jika ada hambatan, merekalah yang memberi rekomendasi penyelesaian. Banyak pihak justru cemas dengan kewenangan Kantor Staf Presiden yang dianggap kelewat luas. Selain monitoring program prioritas, presiden juga memberi tugas kepada Luhut buat memberi informasi dan analisis buat beliau mengambil kebijakan. Apalagi sejumlah sumber di kalangan istana menyebut masukan Luhut sangat didengar presiden. Tahu pengaruh Luhut sangat besar terhadap presiden, kini banyak orang yang mengadu dan minta bantuan ke Kantor Staf Presiden jika bermasalah dengan kementerian, BUMN, dan lembaga pemerintah lainnya. Adanya pengaduan itu sebenarnya karena Luhut mempertahankan sistem pengaduan masyarakat yang dirintis oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kantornya memang relatif terbuka menerima pengaduan daripada lembaga lainnya di sekitar presiden.
