PENANAMAN MODAL ASING DAN INVESTASI NASIONAL

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari  kebijakan dasar penanaman modal.

Read more ...

TELAAH KETATANEGARAAN PUTUSAN MK NO.36/PUU-X/2012 TENTANG BP MIGAS

Perjalanan panjang tentang kontrak dan migas

Bertolak dari perjalanan kelam dan gelap gulita terkait intervensi asing di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang PMA. Undang-Undang Prp 37 tahun 1960 juga merupakan aturan yang masih kontroversial waktu itu dalam menanggulangi investor asing yang akan ke Indonesia. PT Freeport lah yang langsung mengambil kemanfaatan dan celah hukum atss ketledoran pemerintah Indonesia. Kebijakan ini telah melahirkan juga legal policy dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum. Setahun kemudian keluarlah Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang PMD. Embrio legal opinion dari pemerintah tersebut juga diilhami dengan kebijakan colonial lewat Indiees Mining Law tahun 1899 sistem konsensi pun mulai dikenalkan ke investor asing. Undang-Undang No.44 Prp/1960 lahir lah istilah “perjanjian karya”, Undang-Undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara tepatnya di Pasal 12 dikenalkan “kontrak bagi hasil/contract producing sharing”, Istilah dan pemaknaan baru juga muncul dengan “kontrak kerja sama” melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tepatnya di Pasal 1 ayat (19). Dalam kurun 30 tahun lebih istilah dan konsepsi “kontrak bagi hasil/contract producing sharing” , terjadi beberapa perubahan dan pemberian insentif agar investor merasa nyaman dan tertarik untuk menanam modalnya di Indonesia. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara juga merupakan impliklasi terhadap kebijakan pemerintah yang selalu berubah-rubah.

Read more ...