Galau
konstitusi terjadi sejak tumbangnya rezim orde baru diikuti dengan format akan
kemanakah negara dibawa?format sistem pemerintahan yang seperti apakah yang
paling tepat?termasuk akan diposisikan dimanakah urusan daerah dalam konteks
pemerintahan pusat?apakah terpisah dengan urusan masing-masing atau kah ada
hubungan dengan sistem tertentu?.Pada space
ini konstitusi sudah berusaha memberikan solusi dan argumentasi pada BAB VI
tentang Pemerintahan Daerah setelah amandemen kedua. Derivatifnya dari
amandemen konstitusi tersebut pemerintah telah menjawab dengan lahirnya UU
No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Gubernur,Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi,kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pada tafsir
ini polemik yang muncul pertama adalah dalam praktek demokrasi ada istilah
“wakil kepala daerah” padahal konstitusi tidak memberikan makna keharusan ada
wakil kepala daerah. Istilah ini baru muncul pada Pasal 1 point 20 UU No.32
Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya istilah
tersebut diperkuat pada Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang
wakil kepala daerah”. Perdebatan dari mulai inkonstitutional,pemborosan
anggaran sampai politik ban serep mewarnai polemik tersebut.
Hal
yang perlu diketahui adalah jika mengikuti tafsir konstitusi dari kewenangan MK
dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 salah satu kewenangannya adalah “memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Dalam masyarakat berkembang istilah
“pilkada atau pemilihan kepala daerah” memang ada dalam istilah dalam Pasal 1
point 23 UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah. Akan tetapi penafsiran dari MK karena ada istilah “pemilihan umum” dan
karena kepala daerah adalah bagian dari proses demokrasi pemilihan umum itu
maka yang tepat adalah “pemilukada atau pemilihan umum kepala daerah”.
Tarik
ulur makna konstitusi dan demokrasi
RUU Pemilukada yang muncul adalah dogma dari UU
No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan
tersebut jika masih melekat masih terlalu sempit, makanya para pihak baik dari
anggota legilatif atau unsur eksekutif yang diwakili oleh Kemendagri
mewacanakan RUU tersebut. Hal ini pun juga telah masuk Program Legislasi
Nasional agar segera disahkan. Pada Pasal 37 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 jo UU
No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah “Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil
Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan”. Pasal inilah yang
menjadi dasar bahwa Kemendagri adalah tangan panjang dari pemerintah pusat.
Persoalan yang banyak terkait Pemilukada baik dari segi biaya dan mekanismenya,
maka RUU Pemilukada harus segera direalisasikan dan dipisahkan dari aturan
tersebur diatas.
Pada Pasal 56 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 jo UU
No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Makna “demokratis”
inilah juga menjadi salah satu tolak ukur perdebatan publik bahkan para
legislator yang ada di DPR RI dalam merumuskan RUU Pemilukada. Demokratis
apakah tolak ukurnya dipilih langsung atau tidak oleh rakyat?ataukah jika tidak
dipilih rakyat tidak demokratis?. Dalam konteks demokrasi ada hal yang
berkaitan dengan istilah “pemilihan umum” (grand
norm dari tafsir kewenangan MK Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945). Dengan
demikian ada perdebatan konstitusi lain yaitu dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden dan
wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
Kata “secara langsung oleh rakyat” secara gramatikal jelas tanpa harus ditafsirkan
ulang harus melalui rakyat. Hal ini banyak dijelaskan teori-teori demokrasi
sejak zaman Yunani bahwa “langsung” tersebut menunjukan sebagai “rakyat” adalah
objek yang dapat memberikan arti dan memberikan gambaran akan terjadinya
pemilihan umum tersebut.
Hal yang perlu dipertanyakan adalah kata “secara
langsung oleh rakyat” sama tidak dengan “demokratis”?Jika berbeda apa yang
membedakan dan tolak ukurnya atau jika sama apa tolak ukurnya?. Pakar ahli tata
negara dan bahkan pakar politik pun menurut pandangan dan pemikiran saya belum
memberikan tolak ukur yang seperti apa?batasannya sampai dimana?karena relitas
politik jika dibenturkan dengan normatif hasilnya akan berbeda dengan relitas
sosial ketika dibenturkan dengan normatif, karena pendekatannya pun
berbeda-beda. Perdebatan ini biarlah menjadi dinamika yang akan terus
memperkaya khasanah keilmuan dalam membuat format tata negara yang lebih baik.
Dikotomi istilah “kemunduran” atau “kemajuan” demokrasi kurang tepat jika
diperdebatkan sekarang, karena semua memiliki pendekatan masing-masing. Indonesia
sekarang memasuki masa “konsolidasi demokrasi” setelah melewati “transisi
demokrasi”. Jadi wajar dan sah-sah saja mengikuti dinamika yang berkembang
dalam praktek demokrasi yang melibatkan rakyat sebagai objek demokrasi.
Dua faksi yang terbelah
Hasil
perolehan kursi yang lolos parliementary
threshold 3,5% (Pasal 208 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota
DPR,DPD, dan DPRD) adalah 10 partai yaitu sebagai berikut: PDIP ada 109 kursi,
Golkar ada 91 kursi, Gerindra ada 73 kursi, Demokrat ada 61 kursi, PAN ada 49
kursi, PKB ada 47 kursi, PKS ada 40 kursi, PPP ada 39 kursi, Nasdem ada 35
kursi, dan Hanura ada 16 kursi. Jumlah total yang sudah dapat dipastikan perang
koalisi adalah antara faksi sebagai berikut:
1. Koalisi
Merah Putih (KMP) dengan gerbong dari Gerindra, PPP,PAN,PKS,Golkar dan PBB
(tidak lolos PT 3,5%, sehingga tidak dapat kursi di DPR) = 73+39+49+40+91= 292;
dan
2. Koalisi
Presiden Terpilih (KPT) dengan gerbong dari PDIP,Nasdem,PKB,dan Hanura =
109+35+47+16 = 207.
Misalkan
saja Partai Demokrat merapat pada pasangan koalisi merah putih (karena menurut
pandangan dan pemikiran saya politik dua kaki masih dijalankan oleh partai ini
sejak pemilihan umum presiden dan/atau wakil presiden tanggal 9 juli 2014)
jadinya = 292+61 = 353. Hasilnya 207+ 353 adalah 560 sesuai dengan jumlah kursi
yang ditentukan di DPR dan diperebutkan di 77 dapil se-Indonesia.
Dari
jumlah faksi tersebut maka perdebatannya adalah sebagai berikut:
1. KMP
menginginkan pemilukada dipilih oleh anggota DPRD di semua jenjang (baik di
tingkat provinsi,kabupaten dan/atau wali kota). Alasannya logisnya adalah
penghematan biaya demokrasi;
2. KPT
menginginkan pemilukada tetap dipilih oleh rakyat secara langsung di semua
jenjang (baik di tingkat provinsi,kabupaten dan/atau wali kota). Alasannya jika
tidak ada kemunduran demokrasi; dan
3. Usulan
dari Kemendagri sebagai perwakilan pemerintah adalah di tingkat provinsi tetap
dipilih oleh rakyat secara langsung, akan tetapi di tingkat kabupaten dan/atau
walikota dipilih oleh anggota DPRD.
Antitesis ataukah dogma demokrasi?
Jika
saya ibaratkan polemik sekarang adalah seperti memilih kucing dalam
karung?(rakyat tidak tahu siapa pemimpinnya?)akan tetapi jika kucingnya
terlihat ternyata kucingnya terbuat dari emas dan berlian, sehingga membuat
bingung para pembelinya (rakyat) jadi dibeli atau tidak. Jika saya komparasikan
dengan adagium “frozen de democracy”
apa yang diistilahkan Georg Sorensen apakah memang terjadi di Indonesia saat
ini?
Jika
ternyata KMP akan menang selain penghematan biaya demokrasi juga kualitas
kepala daerah harus diprioritaskan tidak hanya menjadi pilihan mutlak partai
pengusungnya. Tidak hanya senioritas dalam partai?ataukah yang dapat membayar
mahal suara anggota DPRD?Menurut pandangan dan pemikiran saya adalah calon yang
akan diusung dipublikasikan paling tidak rakyat tahu akan rekam jejaknya
seperti apa?ataukah melibatkan lembaga survey
yang dapat dipercaya calon yang akan diusung?.Walaupun hak mutlak ada di
anggota DPRD atau faksi-faksi yang terbentuk dalam koalisi. Hal tersebut akan
dapat meminimalisir terjadinya “memilih kucing dalam karung”. Akan tetapi perlu
diingat dalam praktek sekarang koalisi di pusat berbeda dengan koalisi di
daerah. KMP ini jika dapat mensolidkan dari tingkat pusat sampai ke daerah akan
memberikan dinamika dan terobosan demokrasi bahwa suara dari pusat sampai
daerah akan tetap sama. Hal ini akan tergantung kesolidan tidak hanya partai di
tingkat DPP akan tetapi di tingkat DPD dan DPC juga harus solid. Dalam Pasal 10
RUU Pemilukada disebutkan “Peserta
pemilihan gubernur
adalah; a. calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik. b. calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.
Berkaitan pemilihan di tingkat kabupaten dan/atau walikota disebutkan dalam
Pasal 70 yang berbunyi “ (1) Calon
didaftarkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan.
(2) Pendaftaran calon oleh partai politik ditandatangani oleh ketua partai
politik dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain
sesuai dengan AD/ART partai politik. (3) Pendaftaran calon oleh gabungan partai
politik ditandatangani oleh para ketua partai politik dan sekretaris partai
politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain dari setiap partai politik
yang bergabung sesuai dengan AD/ART partai politik. (4)Pendaftaran
calon perseorangan ditanda tangani oleh
calon perseorangan”.
Pembahasaan dalam RUU yang ada masih banyak versi belum lagi
perubahan-perubahan yang sekarang masih dibahas baik di fraksi, gabungan fraksi
maupun yang masih dikaji oleh pihak pemerintah lewat Kemendagri. Pada fase ini
juga menjawab beberap kelemahan yang terjadi selama pemilukada secara langsung.
Apakah demokratis?saya katakan pada fase ini masih bersifat demokratis karena
makna demokratis dapat berupa langsung maupun dengan perwakilan (substansi
filosofis sila IV Pancasila). Pada sistem perwakilan aspirasi rakyat juga tetap
dilibatkan dalam memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPRD.
Pendelegasian legitimasi pelembagaan ini suara rakyat masih terakomodir dan
masih terjamin kesucian suaranya. Suara rakyat yang telah diberikan tersebut
masih tetap dapat memberikan sifat demokratis pada penentuan kepemimpinan
lokal.
Jika
KPT menang, maka harus ada regulasi yang menyebabkan biaya demokrasi tidak akan
terjadi atau menimal dapat terminimalisir dengan adanya regulasi baru . Selain
rakyat harus menjadi pemilih cerdas tidak tergiur akan memilih pada figur yang memberikan
uang, maka biaya demokrasi akan dapat terminimalisir. Jaminan regulasi dan
praktek yang terjadi sekarang belum dapat menjamin tidak akan membutuhkan biaya
demokrasi yang tinggi. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan
bahwa “kedaulatan ada di tangan rakyat”. Dengan demikian kedaulatan dalam
menentukan pemimpin bukan lagi ditentukan oleh “perwakilan” dalam arti anggota
DPRD, akan tetapi langsung oleh rakyat tanpa ada perantara apa pun. Dianggap
kemunduran demokrasi adalah bagian dari konsekuensi normatif bahwa UU No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengadopsi agar pemilihan secara
langsung (Pasal 56 bahasanya jika dicermati masih menggunakan makna
“demokratis”, karena mengikuti pemilihan presiden dan/atau wakil presiden
secara langsung maka pemilukada pun juga ikut secara langsung. Pasal tersebut
tidak memberikan kewajiban agar pemilukada secara langsung). Mari dibandingkan
sedikit jauh menengok ke belakang bahwa UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah tepatnya pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota”.
Pada bahasa hukum ini jelas dan dimaknai bahwa anggota DPRD memang memiliki
tugas dan wewenang dalam menentukan kepemimpinan lokal. Selain itu sistem
pemilihan umum dengan “proporsional tertutup” juga memberikan dampak pada tahun
1999 tersebut. Argumentasi yang dapat diajukan adalah jika bertolak dari teori
J.J Rousseau tentang “kontrak sosial”dalam berdemokrasi adalah logis. Demokrasi
tanpa adanya partisipasi dari rakyat adalah bentuk pengingkaran dari demokrasi
tersebut. Hal ini disebabkan bahwa dalam fakta tersebut terdapat perjanjian
antara yang memerintah dan yang diperintah (pemimpin dan rakyat secara
langsung). Dengan demikian pemimpin secara otomatis langsung bertanggung jawab
secara moral-politis pada rakyat bukan lagi pada partai atau pun koalisi partai
yang mengusungnya, karena ini adalah hakikat demokrasi sebenarnya yaitu seperti
yang disampaikan Abraham Lincoln“dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat”.
Pada fase ini juga akan dapat mereduksi distorsi aspirasi publik dan intervensi
pusat pada daerah dalam menentukan kepemimpinan lokal. Oligarkhi partai juga
akan memberikan implikasi terhadap kebijakan lokal dalam menentukan figur-figur
kepemimpinan lokal sebagai alternatif sebagai bekal dalam kepemimpinan
nasional. Pada fase ini jangan sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Guillermo
O’Donnel dan Philip C.Schmitter terkait “liberalisasi politik”, karena tahapan
ini akan ada kecenderungan mengarah pada fakta tersebut jika tidak ada kran
penutup atau jarak antara rakyat dengan sistem demokras yang masih serba
coba-coba ini.
Usulan
dari Kemendagri ini menurut pandangan dan pemikiran saya merupakan jalan
tengah. Selain memang coba-coba sistem dalam praktek demokrasi juga hanya yang
dipilih langsung di tingkat provinsi saja. Sistem coba-coba ini akan dapat
memimimalisir biaya demokrasi yang tinggi mengingat jumlah kabupaten dan/atau
wali kota sangat banyak, karena demoracy
is “sell of expensive”, sehingga dari pemilukada yang terjadi dari berbagai
lembaga yang saya amati tidak ada proses yang tidak memakan biaya tinggi. Semua
menguras APBN dan APBD bahkan uang pribadi atau partai pengusungnya. Fase 3
tahun pertama adalah balik modal. 1 tahun kemudian baru bekerja untuk rakyat
itu pun jika serius. 1 tahun terakhir adalah persiapan untuk mencari modal
untuk pertarungan pada pemilukada selanjutnya. Fakta ini sangat tepat jika saya
benturkan dengan istilah “illicit income
generaton” atau dalam beberapa pandangan diistilahkan dengan “teori balik
modal”. Semua memiliki pendekatan masing-masing dan saya lebih suka dengan
istilah pemaknaan saya sendiri tersebut. Jika ini dipraktekan maka harus
dipertimbangkan dengan wacana pemilukada serentak tahun 2015 dan 2018 serta
pemilukada secara nasional tahun 2020 Jika tidak dalam praktek akan terjadi
hambatan baik secara teknis maupun biayanya.
Perdebatan
fraksi dalam perpecahan faksi di DPR sebenarnya telah dimulai sejak tanggal 8
Juli 2009 tentang pengesahan RUU MD3 menjadi UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3.
Akhirnya faksi KMP memenangkan drama politik tersebut. Jika ternyata musyawarah
mufakat tidak tercapai dan voting dilakukan, maka tanggal 25 September 2014
pada sidang paripurna sudah dapat dipastikan yang menang adalah faksi KMP,akan
tetapi jika sebaliknya komposisi berubah (ada satu saja partai yang tergabung
dalam koalisi berpindah halauan) maka KPT akan menang. Apakah justru SBY akan
turun tangan dan menjadi penengah? (mendengarkan berbagai pihak dan kalangan
terkait format yang paling ideal) dan hasilnya akan ditunda pada periode
berikutnya?. Mari kita tunggu saja akan seperti apa hasilnya.
No comments:
Post a Comment